oleh

YLBHI Kritik Omnibus Law Soal Gubernur jadi Bawahan Presiden

-Politik-3 views

Kompaspagi.com – Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyebut RUU Omnibus Law Cipta Kerja menempatkan pejabat kepala daerah, baik gubernur, bupati, hingga wali kota di bawah presiden.

Asfinawati mengatakan RUU ini memberi kewenangan yang sangat luar biasa kepada pejabat presiden dalam tata kelola pemerintahan.

“Kepala daerah menjadi bawahan presiden, secara implisit,” kata Asfinawati lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Jumat (19/6).

Kewenangan luar biasa presiden yang dimaksud Asfinawati itu tercantum dalam Bab XI tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung Cipta Kerja.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed