oleh

Perizinan Usaha Terkait dengan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja

-Politik-5 views

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan Undang – Undang Omnibus Law resmi disahkan dan diundangkan di Paripurna DPR pada tanggal 02 November 2020, jika kita melihat kepada tujuan dan fungsi utama yang ingin dicapai oleh Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang selanjutnya disebut dengan “UUCK” adalah peningkatan ekosistem investasi, percepatan proyek strategis nasional, dan memaksimalkan kegiatan di segala sektor usaha melalui beberapa langkah, diantaranya: penyederhanaan persyaratan dasar perizinan usaha, pengadaan tanah dan pemanfaatan lahan, penerapan perizinan usaha berbasis resiko, dan penyederhanaan persyaratan investasi, dari sini dapat dilihat poin – poin penting yang ingin dituju oleh UUCK, namun dikarenakan terlalu luas dan kompleksnya cakupan yang dibahas, dinilai kurangnya transparansi dalam pembahasan, dan waktu pengesahan UUCK yang dinilai terlalu cepat dan terburu – buru, maka dikhawatirkan akan adanya kegagalan didalam tercapainya poin – poin yang menjadi tujuan pembentukan UUCK, dan juga tidak terpenuhinya 7 asas wajib didalam suatu materi muatan perundang – undangan yang dijelaskan lebih lanjut didalam pasal 5 Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang – undangan.

Kompleksitas isu beserta dengan klaster pembahasan yang diatur dalam UUCK sangatlah banyak dan luas, namun didalam artikel ini saya akan mencoba membahas dari segi perizinan nya yang memiliki kaitan dengan aspek lingkungan hidup. Didalam Undang – Undang Cipta Kerja, jika dilihat kedalam jangka waktu perencanaan hingga pengundangan UUCK ini dinilai sangatlah singkat dan terkesan terburu – buru, mengapa saya katakan demikian? Jika diuraikan susunan dari Undang – Undang Cipta Kerja, maka dapat dilihat UUCK terdiri atas 15 (limabelas) bab, 186 (seratus delapan puluh enam) pasal, dan 1.187 (seribu seratus delapan puluh tujuh) halaman, lalu haruslah juga terdapat 460 (empat ratus enam puluh) PP dan 9 (sembilan) Perpres baru yang harus disusun (sesuai dengan rujukan dari tiap – tiap pasalnya), sedangkan PP dan Perpres sebagai peraturan dari pelaksanaan harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan. Sangatlah wajar ketika kekhawatiran failures of coordination (kegagalan didalam koordinasi antar pasal) ditakuti oleh banyak pihak yang betul – betul memahami esensi dari pembentukan peraturan perundang – undangan, jika kita coba bandingkan dengan salah satu peraturan perundang – undangan, disini akan saya bandingkan dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau yang selanjutnya disebut dengan “UUPPLH”, yang dimana UUPLH membawahi 18 (delapan belas) Materi PP, dan setelah 11 (sebelas) tahun setelah diundangkan, UUPLH baru melahirkan 4 (empat) PP, diantaranya: (1)Izin Lingkungan, (2)Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), (3)Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan (4)Instrumen Ekoling, dari perbandingan sederhana ini sangatlah terlihat bahwa didalam suatu perundang – undangan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat melahirkan sebuah peraturan pelaksanaan dibawahnya, maka saat UUCK terlalu cepat diundangkan, membuat kesan bahwa UUCK ini bersifat manipulatif, irrasional, dan dipaksakan.

Selanjutnya, jika melihat kedalam Naskah Akademik, yang selanjutnya disebut “NA”, dapat dilihat bahwa tidak adanya pembahasan yang menyinggung tentang long-term risk (risiko jangka panjang) beserta dengan kemungkinan dan kompleksitas yang kelak akan muncul dan timbul atas pencabutan sekian banyak pengaturan yang terkait dengan Lingkungan Hidup (LH) dalam UUCK, tidak ada juga interpretasi yang jelas mengenai pembahasan terkait penataan dari segi administratif (governance), stimulus dalam investasi (seperti apa yang dituju oleh UUCK), dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed