oleh

Edhy Prabowo Ngaku Salah, Fadli Zon “Obok-obok” PDI Perjuangan?

-Politik-4 views

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) beraksi dan seolah ingin membuktikan bahwa mereka belum “mati” seperti banyak disangkakan sejumlah pihak pasca disahkannya UU KPK nomor 19 tahun 2019. Lembaga antirasuah itu sukses menggelandang tujuh orang tersangka kasus dugaan suap ekspor benih lobster. Diantaranya Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo.

Tertangkapnya Edhy Prabowo langsung memanaskan tensi politik tanah air. Partai Gerindra tempatnya bernaung menjadi sorotan. Bahkan, tak sedikit pula peristiwa OTT KPK ini disebut-sebut sebagai pembuka jalan runtuhnya partai kepala burung garuda beserta Prabowo sebagai ketua umumnya.

Kendati demikian hal tersebut di atas baru hipotesa dan opini publik semata. Tidak segampang itu meruntuhkan sebuah partai besar hanya oleh satu kasus. Kalau mencoreng nama baik, sudah pasti.

Terlebih, Edhy Prabowo yang telah resmi ditetapkan sebagai tersangka telah dengan jantan mengakui semua kesalahannya. Dia juga meminta maaf terhadap Presiden Jokowi, Prabowo Subianto, seluruh kader Partai Gerindra dan juga masyarakat Indonesia.

Seperti ditayangkan beberapa televisi swasta nasional, Edhy pun tanpa ragu menyatakan pengunduran dirinya selaku Menteri KKP dan sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Clear, saat mejalani proses pemeriksaan KPK, yang bersangkutan tidak menjabat posisi apapun.

Sementara di sisi lain, Fadli Zon yang pernyataannya telah ditunggu-tunggu publik akhirnya buka suara. Mantan Wakil Ketua Umum DPR RI periode 2014 – 2019 ini mengapresiasi kinerja KPK yang telah berhasil membongkar kasus dugaan suap ekspor benur di Kementrian KKP.

Namun demikian, Fadli Zon juga menyinggung lemahnya lembaga antirasuah, karena masih belum mampu menangkap atau mengendus keberadaan Harun Masiku, yang telah buron beberapa bulan lamanya.

Pernyataan Fadli Zon tersebut di atas sebenarnya agak diluar dugaan. Dia sama sekali tidak mencoba membela marwah partai. Sebaliknya malah memberikan dukungan pada KPK.

Entah ilham dari mana, pernyataan Fadli kali ini bak seorang begawan yang hanya mengerti soal idealisme. Dan, tidak mentolerir setiap kesalahan apapun, meski si pembuat kesalahan adalah koleganya sendiri.

Fadli mampu melontarkan narasi yang dilihat sudut pandang politik tidak menjadikan Partai Gerindra lebih terpuruk. Soalnya, bila dia ngoceh membabi-buta mencari pembenaran atau mencari kambing hitam, diyakini bakal memperkeruh suasana.

Alih-alih mendapat simpati, yang ada malah menjadi bulan-bulanan publik. Sebab, apa yang tampak di depan mata kesalahan Edhy Prabowo sudah tidak bisa disangkal. Artinya, dalam menyikapi OTT KPK yang menimpa koleganya, Fadli telah mampu menunjukan kapasitasnya sebagai politisi cukup mapan.

Kendati demikian, bukan Fadli Zon namanya jika dia benar-benar lurus dan mengakui segalanya dengan ikhlas. Dibalik sanjungannya, dia juga melancarkan sindiran pedas pada KPK.

Masih buronnya Harun Masiku yang disinggung Fadli Zon bisa jadi narasi bersayap. Sengaja dia ciptakan.

Pertama, Fadli sepertinya sedang mencibir KPK telah tebang pilih soal penanganan kasus korupsi di tanah air. Ketika kasus itu melibatkan banyak kepentingan dan bersinggungan dengan partai besar, lembaga antirasuah tak bertaji. KPK tidak sungguh-sungguh melacak keberadaan buronan kasus suap yang melibatkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan tersebut.

Tapi, bila masalah Harun Masiku ini terus diulang-ulang juga tidak akan baik bagi marwah partai. Bukan mustahil, pernyataannya itu akan merenggangkan hubungan Gerindra dengan PDI Perjuangan yang sejauh ini terjalin harmonis.

Apabila hubungan PDI Perjuangan dengan Gerindra kembali renggang, sebuah kerugian bagi Gerindra. Di satu sisi telah pecah kongsi dengan PKS dan kelompok pendukungnya seperti PA 212 dan Rizieq beserta kelompoknya. Sementara, dengan PDI Perjuangan pun merenggang.

Akan menjadi pekerjaan rumah maha sulit bagi Partai Gerindra bila masih menginginkan Prabowo Subianto jadi calon presiden 2024. Mereka harus kembali bermanuver dan mencari celah membentuk poros baru.

Dan yang paling penting bagaimana caranya mengembalikan kepercayaan publik.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed